TOPRILIS.COM, KALSEL – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Rabu (9/7/2025).
PARIPURNA : Agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Raperda (foto: https://dprdkalselprov.id/)
Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, didampingi Wakil Ketua Desy Oktavia Sari di Ruang Paripurna H. Mansyah Addrian, Gedung DPRD Kalsel, dan dihadiri anggota dewan, unsur Forkopimda, pejabat SKPD, serta awak media.
Fraksi Partai NasDem menjadi yang pertama menyampaikan pandangan umum melalui juru bicaranya, Umar Sadik. Ia mengapresiasi penyusunan Raperda yang dianggap telah menerapkan prinsip kehati-hatian fiskal. NasDem mendorong agar program yang dianggarkan benar-benar mendukung tema pembangunan 2025: Pemantapan Daya Saing Daerah.
Fraksi Partai Golkar melalui Hj. Hariyatie menilai arah perubahan APBD sudah sejalan dengan visi pembangunan daerah. Golkar menekankan pentingnya optimalisasi potensi daerah dan peningkatan pelayanan publik.
Sementara itu, Fraksi Gerindra melalui Habib Yahya Assegaf menyoroti pentingnya transparansi anggaran. Ia mendorong alokasi anggaran diperkuat di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.
Fraksi PAN lewat Agus Mulia Husin meminta agar anggaran berpihak pada pemulihan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan penurunan angka kemiskinan. Sementara PKS, melalui Firman Yusi, mendorong keseimbangan antara belanja infrastruktur dan pembangunan SDM.
Fraksi PKB, diwakili dr. M. Yadi Mahendra, mengingatkan agar penggunaan SiLPA untuk menutup defisit tidak dijadikan kebiasaan. PKB juga meminta rincian terkait proyek strategis yang masuk dalam perubahan anggaran.
Fraksi Demokrat Persatuan Perjuangan (DPP) melalui Yudistira Bayu Budjang mengkritisi ketidakseimbangan antara penurunan pendapatan dan peningkatan belanja. Ia menekankan pentingnya penyusunan anggaran yang realistis dan tepat sasaran.
Menanggapi seluruh pandangan fraksi, Pj. Sekda Kalsel M. Syarifuddin yang mewakili Gubernur Kalsel menyampaikan apresiasi dan komitmen pemerintah untuk menindaklanjuti masukan tersebut bersama SKPD terkait dalam pembahasan teknis lanjutan.
“Pemerintah tetap berkomitmen menjaga efektivitas dan akuntabilitas anggaran, serta memperkuat sinergi dengan DPRD demi pelaksanaan program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat,” ujarnya.
Ketua DPRD Supian HK menambahkan, pembahasan Raperda Perubahan APBD 2025 akan dilanjutkan melalui forum Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Rapat ini menjadi langkah penting dalam perumusan kebijakan fiskal daerah, yang ditargetkan mampu memperkuat daya saing Kalsel sebagai gerbang logistik Kalimantan dan menjawab tantangan pembangunan ke depan. (rls/dina)