 |
| PAYMENT ID: Bank Indonesia (BI) akan memperkenalkan sistem identifikasi keuangan digital yang dikenal sebagai Payment ID pada tanggal 17 Agustus 2025 - Foto Net. |
TOPRILIS.COM, KALSEL - Bank Indonesia (BI) akan memperkenalkan sistem identifikasi keuangan digital yang dikenal sebagai Payment ID pada tanggal 17 Agustus 2025. Sistem ini merupakan bagian dari Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030, yang bertujuan untuk mengintegrasikan seluruh aktivitas pembayaran individu melalui penggunaan kode unik yang berbasis pada Nomor Induk Kependudukan (NIK).
"Payment ID akan menjadi fondasi dari sistem pembayaran yang transparan dan bertanggung jawab," ungkap Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Dudi Dermawan, dalam acara Editors Briefing di Labuan Bajo, yang dilaporkan pada hari Minggu (20/7).
Dengan adanya Payment ID, seluruh informasi keuangan masyarakat, seperti rekening bank, kartu kredit, dompet elektronik (termasuk Gopay, OVO, dan lainnya), serta pinjaman daring, akan terintegrasi dalam satu sistem.
"Payment ID ini sangat powerful," kata Dudi.
Sistem ini juga memberikan kemampuan kepada otoritas untuk memantau profil keuangan individu secara menyeluruh, mencakup pendapatan, pengeluaran, utang, hingga investasi. Dalam proses pengajuan kredit, bank hanya perlu meminta persetujuan melalui ponsel.
Jika disetujui, bank akan memperoleh akses ke profil keuangan lengkap melalui BI-Payment Info. "Nanti begitu saya klik OK, nanti bank akan mengalihkannya ke BI-Payment Info," jelas Dudi.
Privasi Terjamin
Bank Indonesia menekankan bahwa sistem ini dirancang dengan prinsip kehati-hatian yang tinggi. Akses terhadap data pribadi hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari pemiliknya melalui notifikasi yang jelas.
"Kami sangat berhati-hati. Transparansi ini bisa disalahgunakan. Kami harus menjaga kepercayaan publik," tegas Dudi.
Dalam tahap uji coba awal yang dilakukan untuk memverifikasi penerima bantuan sosial (bansos), sistem ini mendeteksi bahwa salah satu individu memiliki empat rekening dengan total mutasi mencapai Rp10 juta.
"Kalau dia sebagai penerima bansos, itu adalah kewenangan dari pemerintah," tambah Dudi.
Evaluasi Kesehatan Keuangan
Dari segi teknis, Payment ID berperan sebagai identifikasi yang unik, alat untuk mengautentikasi transaksi, dan sebagai kunci untuk mengaitkan data profil dengan aktivitas keuangan. Sistem ini memiliki kemampuan untuk mendeteksi potensi penipuan serta menilai kesehatan finansial individu dengan lebih tepat dibandingkan dengan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).
"Jika besar pasak daripada tiang, kondisi keuangan pemilik Payment ID tersebut bisa dibilang tidak sehat," jelas Dudi. Selain itu, Payment ID juga menjadi elemen penting dalam menyusun profil pelaku sistem pembayaran secara menyeluruh dan terintegrasi.(merdeka.com/elh)
Tags
Bisnis