Penulisan Ulang Sejarah Indonesia: Pemerintah Jamin Libatkan Ahli dan Terbuka untuk Publik

PENULISAN ULANG SEJARAH: Pemerintah berencana menyelesaikan penulisan ulang sejarah Indonesia pada Agustus mendatang. Proses ini melibatkan ahli sejarah dan menjamin keterbukaan agar tidak ada pengaburan fakta - Foto Net.

TOPRILIS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat angkat bicara soal penulisan ulang sejarah yang menuai polemik. Dia meminta agar penulisan benar-benar sesuai fakta.

Terkait hal tersebut, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan bahwa penulisan ulang sejarah Indonesia oleh pemerintah akan sepenuhnya berlandaskan pada fakta sejarah, bukan sekadar narasi atau "his story".

Pernyataan ini disampaikan Fadli menanggapi kekhawatiran yang disuarakan oleh PDI Perjuangan terkait proses penulisan ulang sejarah nasional.

Fadli menekankan bahwa pemerintah justru menjadikan pesan Presiden pertama RI, Soekarno, sebagai landasan utama dalam penulisan sejarah tersebut.

"Saya kira sejak awal juga di DPR saya menyatakan bahwa kita ingin menulis sejarah ini karena sejarah itu penting, justru apa yang disampaikan oleh Bung Karno jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah, melupakan sejarah, itu sangat relevan," kata dia kepada awak media, Minggu 1 Juni 2025.

Menurut Fadli Zon, urgensi penulisan ulang sejarah sangat besar, mengingat sudah lebih dari dua dekade pembaruan sejarah Indonesia tidak dilakukan.

"Bahkan pemilu yang terakhir yang ditulis dalam sejarah kita itu pemilu tahun 97. Di pemilu 99 di era reformasi itu sama sekali tidak ada. Jadi justru kita harus menulis sejarah itu sebagai bagian bagi memori kolektif bangsa," ujar dia.


Libatkan Partisipasi Publik

Menanggapi permintaan PDIP agar proses penulisan sejarah dilakukan secara terbuka, Fadli memastikan pemerintah akan melibatkan partisipasi publik secara luas.

"Siapa yang menulis sejarah? Ya tentu adalah ahli-ahlinya, sejarawan yang menulis sejarah. Dan kita ada 113 sejarawan dari 34 perguruan tinggi yang mempunyai kompetensi di bidang sejarah dan keahlian masing-masing yang sudah teruji," ucap Fadli.

"Mereka adalah guru besar, doktor, PhD yang memang membidangi sejarah. Jadi tidak perlu khawatir dan tentu kita akan melakukan uji publik nanti setelah ditulis," imbuh dia.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat angkat bicara soal penulisan ulang sejarah yang menuai polemik.


PDIP Minta Terbuka

"Penulisan sejarah itu tolong bener-benar sesuai dengan fakta sejarah, bukan history bukan story mereka yang menang. Tapi betul-betul story cerita perjuangan bangsa kita ini," kata Djarot, saat di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Minggu (1/6/2025).

Djarot mengingatkan agar tak ada penulisan sejarah yang ditutup-tutupi. Ia menyebut penulisan ulang sejarah harus dilakukan secara terbuka.

"Janganlah kemudian sejarah itu ditutup-tutupi, janganlah sejarah itu disimpang-simpangkan maka kita harus bener-bener ketika ada penulisan sejarah itu harus dilajukan dengan terbuka dengan terbuka," tegas dia.(liputan6.com/elh)