 |
| KANTOR INSPEKTORAT: Meningkatkan kinerja pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa terkait pengelolaan keuangan desa tersebut oleh Inspektorat Kabupaten Balangan menerapkan aplikasi sistem pengawasan keuangan desa yang disebut Binwaskeudes Via Siswaskeudes - Foto Istimewa. |
Kemudian kurangnya dukungan sarana
kerja seperti aplikasi sistem pengawasan secara elektronik merupakan faktor kurang optimalnya pelaksanaan pengawasan
terhadap pengelolaan keuangan desa.
Lalu kualitas aparatur di dalam pemerintahan desa sendiri masih harus dikembangkan mengingat besarnya dana desa yang dikelola dan tingginya resiko yang akan terjadi seperti adanya potensi penyelewangan,
Serta kecurangan (fraud) dan ketidaksesuaian aturan dalam pelaksanaan anggaran desa yang nantinya bisa menurunkan kinerja pemerintahan desa yang berdampak tidak baik terhadap kemajuan pemda.
Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut diperlukan adanya strategi – strategi pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh aparat pengawas fungsional Inspektorat yang profesional secara lebih efektif dan lebih efisien.
"Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa terkait pengelolaan keuangan desa tersebut oleh Inspektorat Kabupaten Balangan menerapkan aplikasi sistem pengawasan keuangan desa yang disebut Binwaskeudes Via Siswaskeudes (Pembinaan dan Pengawasan Keuangan Desa melalui Penerapan Aplikasi Sistem Pengawasan Keuangan Desa)," ungkap Inovator, Rosiana, SH, Kamis (10/9/2024).
Lebih lanjut ia menjelaskan, pembinaan dan pengawasan keuangan dan pembangunan desa merupakan tugas yang harus diemban oleh seluruh APIP dengan sebaik-baiknya.
Pasalnya, jumlah dana yang digelontorkan ke desa akan semakin besar. APIP sebagai pengawal kebijakan strategis Presiden, Menteri dan Kepala Daerah dituntut untuk memberikan rekomendasi yang bersifat strategis agar implementasi Undang - Undang Desa dapat berjalan dengan baik.
"Pembinaan dan pengawasan dana desa membutuhkan integrasi yang harmonis dari seluruh potensi yang ada pada APIP maupun stakeholders lainnya, karena banyak aspek di desa yang perlu dikawal secara bersama-sama," ujarnya.
Ia mengakui berdasarkan pemeriksaan yang masih manual dan kebutuhan terbaru mengenai penerapan teknologi atau berbasis komputer maka diperlukan pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan secara elektronik/digital.
Ia menuturkan, Aplikasi Siswaskeudes yang telah dikembangkan oleh BPKP bersama Kementerian Dalam Negeri ini merupakan alat pengawasan atas pengelolaan keuangan desa dengan pendekatan berbasis risiko dan teknik audit berbantuan computer yang memiliki keunggulan berupa meningkatkan peran APIP dalam melakukan pemeriksaan/audit pengelolaan keuangan desa dengan berbasis risiko pada setiap/ tahapan, mulai dari perencanaan pengawasan, pemilihan sampel, pelaksanaan uji substantif sampai dengan pelaporan hasil pengawasan.
"Fitur-fitur yang ada dibuat sederhana dan user friendly untuk menyikapi kondisi SDM yang bervariasi dan memudahkan implementasinya. Dengan satu kali proses penginputan sesuai dengan transaksi yang ada, Siswaskeudes dapat menghasilkan output berupa dokumen penatausahaan dan laporan-laporan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan," ungkapnya.
Selain dari sisi kemudahan juga dilengkapi dengan sistem pengendalian intern (built-in internal control) dan didukung dengan petunjuk pelaksanaan implementasi dan manual aplikasi.
Lebih rinci ia menyebutkan keunggulan dari inovasi Binwaskeudes Via Siswaskeudes adalah meningkatkan efektifitas dan efesiensi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa, meningkatkan kapabilitas APIP dan pengelola keuangan desa, serta meningkatkan standarisasi pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa.(rls/elhami)
Tags
INOVDA BALANGAN