 |
| WAWANCARA: Anggota Komisi IV DPRD Kaltim bidang kesejahteraan sosial Rusman Yaqub - Foto Dok Nett |
TOPRILIS.COM, KALTIM- Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) bidang kesejahteraan sosial Rusman Yaqub mengemukakan pandangan penting mengenai potensi kelautan agar lebih berfokus pada konsep Blue Economy (ekonomi biru), di kawasan pesisir Benua Etam.
Dalam pernyataannya, Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mengingatkan akan sejarah panjang eksploitasi sumber daya alam di Kaltim, yang mencakup minyak dan gas, kayu, dan saat ini, batu bara.
“Kita lihat era keemasan minyak dan gas, kemudian era keemasan kayu, sebentar lagi akan kita akhiri era keemasan batu bara. Apa yang didapat rakyat Kaltim? Saya mau tahu? Kalau toh ada, paling segelintir orang, buktinya angka kemiskinan ekstrim kita masih tinggi,” tuturnya.
Dirinya yang telah lama menjadi suara kritis dalam masalah ini, mengusulkan bahwa provinsi Kaltim perlu mempertimbangkan untuk menghentikan eksploitasi alam secara berlebihan dan sebaliknya, berfokus pada perbaikan kondisi alam yang telah lama dieksploitasi.
“Buktinya bisa, kita bisa menerima manfaat dari penurunan imisigas itu, apa itu? Hutan, kita perlu kembalikan fungsi hutan yang sebenarnya tapi persoalannya adalah kita tidak pernah melakukan itu, karena itu jalan pintas untuk mendapatkan penerimaan pendapatan yang sifatnya instan, tapi ujungnya ada kerusakan ekologi yang luar biasa, yang bisa berdampak kepada efek sosial di kehidupan anak cucu kita,” katanya.
Menurut pandangannya yang mencerminkan keprihatinan mendalam akan kerusakan lingkungan, Rusman Yaqub juga menyoroti pentingnya koordinasi yang lebih baik antara pemangku kepentingan di Kaltim.
Dia menegaskan, perlu adanya keserasian dalam perjuangan untuk menjaga lingkungan dan mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di wilayah ini.
Bagi dia, gubernur maupun pejabat berwenang di lingkungan pemerintah Provinsi Kaltim hanya tinggal mengikuti pakem yang sama. Tidak boleh ada yang berbeda arah alias memiliki keserasian dalam perjuangannya.
“Tidak ada yang salah, menurut saya pak gubernur, dan pejabat yang lain, tinggal mengikuti pakem yang sama, di mana tidak boleh gubernur ke hulu, baru yang lain ke hilir, ujung-ujungnya apa tidak ada keserasian dalam perjuangan,” tegasnya.
Melalui langkah-langkah bijak seperti ini, diharapkan Kaltim akan dapat mengatasi tantangan lingkungan dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, membawa manfaat bagi seluruh masyarakat serta melindungi warisan lingkungan yang penting untuk generasi mendatang.(ags/ar)